Lembaga Pemasyarakatan Serui - Sebuah inisiatif baru sedang dilakukan oleh para Narapidana yang terlibat dalam program pendampingan perkebunan. Mereka tidak hanya membantu dalam kegiatan pertanian, tetapi juga terlibat dalam pembuatan pupuk organik bokashi yang inovatif.
.
Pupuk bokashi, yang dikenal sebagai pupuk organik yang sangat efektif, kini diproduksi langsung oleh tangan-tangan terampil Narapidana di Lapas. Proses pembuatannya melibatkan bahan-bahan organik seperti sisa-sisa makanan dari dapur lapas, daun kering, serta bahan organik lain yang dapat didaur ulang.
.
Proses fermentasi, yang menjadi kunci keberhasilan pupuk bokashi, dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme. Tahanan Pendamping (Tamping) perkebunan bekerja sama dalam mengolah bahan-bahan tersebut, memastikan bahwa proses fermentasi berjalan dengan baik. Bakteri asam laktat dan jenis mikroorganisme lainnya berperan dalam mengubah bahan organik menjadi pupuk yang kaya akan nutrisi.
.
"Inisiatif ini memberikan kesempatan kepada para Narapidana untuk terlibat dalam kegiatan positif yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan," kata Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja Kelas IIB Serui, Agustinus Dimara. "Selain itu, proses pembuatan pupuk bokashi juga memberikan pengetahuan dan keterampilan baru kepada mereka, yang dapat berguna setelah mereka kembali ke masyarakat."
.
Inisiatif ini tidak hanya membantu meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas pertanian, tetapi juga memberikan dampak positif dalam pembinaan Narapidana. Dengan keterlibatan mereka dalam proses pembuatan pupuk bokashi, diharapkan dapat memberikan motivasi dan keterampilan yang berguna bagi mereka ketika kembali ke masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Serui - Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Wilayah III Kementerian Hukum dan HAM melakukan kunjungan khusus ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Serui sebagai bagian dari proses review atas usulan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa rumah negara tipe E Golongan I. Kunjungan ini menandai langkah penting dalam upaya pemerintah untuk menata ulang aset-aset yang dimiliki negara di berbagai instansi.
.
Kunjungan Itjen ke Lapas Kelas IIB Serui ini diawali dengan Pemeriksaan terhadap saksi mata / korban dari kejadian tersebut serta pengecekan mendetail terhadap kondisi fisik rumah negara tipe E yang diusulkan untuk dihapuskan. Tim yang dikendalikan secara teknis oleh Ibu Maddalena Saragi beserta Ketua dan anggota Tim lainnya melakukan inspeksi ke setiap sudut bangunan, mencatat berbagai kerusakan yang ada, dan mendokumentasikan segala aspek yang diperlukan sebagai bahan evaluasi/Catatan Hasil Review.

Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) Kepada Stakeholder.
.
Serui - Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Suparlan Purba, S.Sos sekaligus Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas menggelar kegiatan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) kepada stakeholder.
.
Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Suparlan Purba dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. "WBK dan WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima," ujar Suparlan.
.
Suparlan menjelaskan bahwa untuk meraih predikat WBK, Lapas Serui harus melalui beberapa tahapan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Tahapan tersebut meliputi pembangunan Zona Integritas, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pembangunan budaya integritas.

"Kami telah membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas yang bertugas untuk mengawal pelaksanaan program ini. Tim ini akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem dan prosedur pelayanan publik di Lapas Serui," kata Suparlan.
.
Lebih lanjut, Suparlan mengatakan bahwa Lapas Serui juga akan terus menjalin sinergi dengan stakeholder terkait.
"Sinergi dengan stakeholder penting untuk memastikan bahwa Lapas Serui berjalan sesuai dengan aturan dan bebas dari praktik korupsi," ujar Kasi. Binadik Giatja.
.
Suparlan berharap dengan diraihnya predikat WBK kedepan, Lapas Serui dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

"Predikat WBK bukan hanya sekedar penghargaan, namun juga merupakan bentuk komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi," pungkas Suparlan.
.
Kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan foto bersama.

#kemenkumham
#ditjenpas
#lapasserui

Serui - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Serui melalui Kepala Sub. Seksi Kegiatan Kerja, Agustinus Dimara, S.Sos. mengundang Pegawai Dinas Perikanan untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terpilih. WBP yang terpilih merupakan hasil dari Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas Serui yang akan menjadi Tahanan Pendamping (TAMPING) pada bagian Perikanan.
.
Pelatihan Keterampilan ini merupakan Program Kemandirian WBP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Serui, Agus Dimara dalam pernyataannya mengatakan jika WBP berhak memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan berkomitmen untuk meningkatkan Skill yang mereka miliki.
"Pada kesempatan ini mereka (WBP) sepatutnya menerima materi dan pelatihan ini, keahlian dalam bidang tertentu merupakan bakat yang harus di kembangkan dan kami berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada WBP untuk menghasilkan karakter yang lebih baik sehingga skill yang dia dapati dapat meningkatkan produktifitas bidang perikanan." ucap Agus.
.
Pemberian materi Pelatihan Keterampilan Perikanan ini oleh Maria Waroi, Jamaludin Nohong, dan Iswahyudin Baso.
Bertempat di Lantai 2 Aula Lapas Serui, selanjutnya pelatihan keterampilan akan dilanjutkan dengan praktik lapangan tentang Perikanan dan ditutupi dengan foto bersama.

Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan
kegiatan bertajuk ‘What’s Up’. Acara ini digelar sebagai upaya peningkatan kapasitas dan
kompetensi insan humasnya.

Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham, Hantor Situmorang
menyampaikan bahwa kegiatan ini tak hanya membawa praktisi kehumasan Kemenkumham.

belajar cara menyampaikan pesan kepada publik secara efektif dan efisien. Lebih dari itu, kegiatan ini juga menawarkan cara mengelola hubungan dengan media, membangun branding, serta bagaimana menghadapi situasi krisis. Khususnya di era digital yang menuntut kita untuk selalu belajar dan mengikuti perubahan.
“Di era digital ini, para pranata humas memerlukan pemahaman dan keterampilan kehumasan
yang memadai. Agar proses komunikasi publik bisa berjalan searah dengan kebutuhan, juga
ekspektasi publik yang kian berkembang,” kata Hantor, Selasa (27/02/2024) siang.

“Kehadiran teknologi informasi dan media digital, jika melalui pemahaman dan juga penerapan strategi yang tepat, akan menjadi instrumen yang ampuh dalam penciptaan dan pengelolaan reputasi organisasi yang positif,” ujar Hantor di Double Tree by Hilton Hotel, Cikini, Jakarta.

‘What’s Up’ yang merupakan akronim dari ‘Waktunya Humas Meet Up’ merupakan kegiatan koordinasi dan penguatan kehumasan Kemenkumham yang melibatkan pranata humas dan pemangku kehumasan unit utama maupun kantor wilayah. Kegiatan ini diselenggarakan selama empat hari, sejak Selasa 27 Februari hingga Jumat 1 Maret 2024. Forum ini juga menghadirkan sejumlah pembicara andal seperti Hermawan Kartajaya yang akan mengupas membangun citra positif dari humas pemerintah, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Widiarsi Agustina yang akan memberikan materi cara membuat strategi kehumasan pemerintah, dan public figure Melanie Putria dengan materi public speakingnya. Kemudian masih ada Arianne Santoso dari Google Indonesia, Niko Atmadja dari Meta Indonesia, Rofi Uddarojat dari TikTok Indonesia, serta perwakilan pembicara dari Dewan Pers,
Pertamina, GoTo, Telkomsel, dan praktisi media.